Bupati Siak Tegas Dukung Proses Hukum Konflik PT SSL

LINTASTIMURMEDIA.COM – PEKANBARU – Pasca pecahnya konflik antara masyarakat dan pihak PT SSL di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, situasi mulai menunjukkan tanda-tanda kondusif. Menyikapi dinamika tersebut, Bupati Siak, dr. Afni Z, M.Si menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh jalannya proses penegakan hukum secara adil dan berimbang tanpa intervensi dari pihak manapun.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bupati Afni pada Minggu, 15 Juni 2025, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawabnya dalam menjaga stabilitas serta menegakkan supremasi hukum di wilayah Kabupaten Siak.

"Alhamdulillah, kami telah berdiskusi panjang lebar bersama Bapak Kapolres Siak terkait langkah-langkah konkret penegakan hukum pasca kerusuhan yang terjadi. Sebagai kepala daerah, sudah menjadi kewajiban moral dan konstitusional kami untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan," tegas Bupati Afni.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki ruang untuk mengintervensi proses hukum, karena Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Ia menilai, pelanggaran hukum dalam insiden kerusuhan tersebut bersifat nyata dan telah didokumentasikan oleh berbagai pihak secara visual dan faktual.

"Kita tidak bisa membiarkan adanya intervensi dalam proses hukum. Negara ini adalah negara hukum. Kalau ada pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan dan terekam oleh publik, lalu tidak ditindak, maka itu menjadi preseden buruk. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan aparat. Hal ini berpotensi memicu konflik serupa di wilayah lain," ujar Bupati dengan nada serius.

Lebih jauh, Bupati Afni menekankan bahwa segala bentuk tindakan anarkis seperti pembakaran fasilitas, pemukulan, penganiayaan, hingga penjarahan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Namun demikian, ia juga menyoroti pentingnya menelusuri akar persoalan konflik agraria ini secara utuh dan adil.

"Saya juga sudah menjalin komunikasi intens dengan Bapak Kapolda Riau. Kami sepakat bahwa penegakan hukum harus berjalan secara proporsional dan menyeluruh. Bila memang ada pelanggaran dari pihak perusahaan, misalnya pencabutan sawit masyarakat tanpa prosedur, maka hal itu pun wajib diusut tuntas,” tegasnya.

Sebagai bentuk itikad baik dalam meredam konflik sosial, Bupati Afni menyatakan siap membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ia bahkan membuka opsi audiensi melalui camat dan penghulu sebagai jembatan komunikasi, agar semua aspirasi dan bukti dari masyarakat bisa dihimpun secara sah dan akurat.

"Saya terbuka untuk berdialog dengan masyarakat. Jika memang ada yang ingin disampaikan, silakan melalui jalur resmi seperti camat atau penghulu. Nanti akan kita fasilitasi. Kami ingin penyelesaian dilakukan secara damai, menyeluruh, dan berdasarkan data," katanya.

Kapolda Riau Apresiasi Sikap Tegas Bupati Siak

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan memberikan apresiasi atas sikap Bupati Siak yang dianggap tegas, konsisten, dan konstruktif dalam mendukung penegakan hukum pasca konflik sosial di PT SSL.

“Saya mengapresiasi pernyataan Bupati Siak, dr. Afni Z, M.Si, yang menegaskan komitmennya terhadap proses penegakan hukum tanpa intervensi. Ini menunjukkan kepemimpinan daerah yang matang dan bijak dalam menghadapi dinamika sosial,” ujar Kapolda Herry.

Kapolda menekankan bahwa Polda Riau akan bertindak secara profesional, proporsional, dan tidak memihak. Semua pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak perusahaan, akan ditangani sesuai hukum yang berlaku.

“Prinsip kami jelas: negara hukum tidak boleh kalah oleh kekerasan. Baik pelanggaran individu maupun institusi harus disikapi secara adil dan transparan. Tidak boleh ada tebang pilih,” ujarnya.

Irjen Herry juga mengapresiasi langkah-langkah preventif yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam menjaga suasana tetap kondusif dan mencegah terjadinya konflik susulan. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat adalah kunci menjaga keamanan dan keadilan.

“Langkah-langkah dialogis yang dilakukan oleh Pemkab Siak sangat kami hargai. Inilah bentuk sinergi ideal antara aparat keamanan, pemerintah, dan rakyat. Mari bersama-sama kita jaga kedamaian, jangan terprovokasi, dan utamakan dialog dalam menyelesaikan masalah. Polri hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi keadilan dan menjaga marwah negeri,” tutupnya.