Fraksi DPRD Desak Perbaikan Substansi LKPJ dan Hentikan Ketimpangan Nyata

SELATPANJANG (lintastimurmedia) – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (30/3/2026), menjadi ajang kritik tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Fraksi-fraksi menilai laporan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Berbagai catatan mengemuka, mulai dari persoalan kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan pembangunan yang dinilai masih mencolok. Sejumlah fraksi menilai data yang disajikan cenderung tidak selaras dengan fakta yang dirasakan masyarakat.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali SE, menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan instrumen penting dalam fungsi kontrol legislatif. Ia menyebut agenda utama rapat adalah penyampaian sikap fraksi atas pidato pengantar LKPJ Bupati 2025.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Tengku Mohd Nasir SE menyoroti ketidaksesuaian antara klaim statistik dan realitas sosial. Penurunan angka kemiskinan sebesar 2,64 persen dinilai terlalu signifikan tanpa penjelasan konkret terkait dampaknya di masyarakat.

“Mengandalkan angka tanpa kejelasan efek di lapangan berisiko menyesatkan arah kebijakan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah perubahan yang terasa, bukan sekadar laporan,” tegasnya.

Fraksi PAN mengapresiasi capaian di sektor pendidikan dan kesehatan, namun menilai pemerataan kualitas layanan masih jauh dari harapan. Ketimpangan fasilitas pendidikan serta akses layanan kesehatan menjadi sorotan utama.

Selain itu, isu pengangguran dinilai belum tertangani secara substansial. Penurunan angka pengangguran disebut belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PAN juga mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tidak membebani warga tanpa diikuti perbaikan layanan publik.

Fraksi PKB Plus PSI menilai pembangunan telah berjalan, tetapi distribusinya belum merata. Mereka menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

Di sisi lain, potensi dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai turut menjadi perhatian. Kebijakan tersebut dinilai bisa memicu persoalan baru dalam stabilitas birokrasi, khususnya bagi ASN dan PPPK.

Fraksi Golkar menggarisbawahi lemahnya kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi, sementara optimalisasi PAD dinilai belum maksimal. Persoalan tunda bayar yang terjadi berulang juga kembali disorot sebagai masalah serius yang harus segera dibenahi.

Fraksi Gerindra menilai LKPJ masih bersifat normatif dan kurang menggambarkan performa nyata pemerintahan. Realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 81,51 persen dari target menjadi indikator lemahnya perencanaan.

Sorotan juga diarahkan pada rendahnya realisasi PAD dari sektor tertentu, termasuk potensi migas yang belum tergarap optimal. Gerindra mendesak transparansi dan langkah konkret dalam memperjuangkan hak daerah, termasuk partisipasi interest (PI) 10 persen.

Mereka bahkan mengingatkan potensi memburuknya kondisi sosial jika tidak ada langkah cepat dan tepat. Risiko kemiskinan ekstrem dinilai bisa terjadi apabila kebijakan tidak segera diperbaiki.

Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali sumber pendapatan dan memperjelas arah pembangunan ekonomi ke depan. Mereka meminta target pertumbuhan ekonomi 2026 disertai program prioritas yang terukur.

Meski memberikan sejumlah kritik, NasDem tetap mengapresiasi capaian pemerintah, termasuk penghargaan di bidang kesehatan dan prestasi tenaga kependidikan.

Fraksi PKS menitikberatkan pada ketimpangan layanan dasar, khususnya di wilayah terpencil. Mereka menilai akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan masih belum merata, terutama di daerah kepulauan.

Dengan kondisi geografis Meranti yang tersebar, PKS menilai diperlukan pendekatan layanan yang lebih adaptif dan inovatif. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan layanan dasar.

Fraksi PPP Demokrat menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pembangunan. Mereka menekankan perlunya reformasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk perbaikan sistem pajak dan retribusi yang lebih transparan dan akurat.

Dari sisi belanja, realisasi yang belum optimal dinilai menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan program. Selain itu, tingginya SiLPA juga menjadi sorotan agar dapat dimanfaatkan lebih efektif.

Kritik tajam turut diarahkan pada sektor infrastruktur, khususnya program drainase yang realisasinya sangat rendah. Hal ini dinilai sebagai indikator perlunya evaluasi serius terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Secara umum, rapat paripurna tersebut memperlihatkan satu benang merah: fraksi-fraksi mendesak pemerintah daerah untuk tidak lagi berfokus pada capaian angka semata, melainkan menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung dan merata bagi masyarakat.