Jeratan Hutang di Desa: Kaya Kian Kaya, Miskin Kian Terjerat

LINTASTIMURMEDIA.COM – PEKANBARU, Rabu 27 Agustus 2025 – Fenomena kesenjangan sosial dan ekonomi di pedesaan Indonesia semakin nyata. Di kampung-kampung, termasuk di tanah kelahiran saya, masih berlangsung praktik lama yang membuat jurang antara si kaya dan si miskin semakin menganga. Ceritanya sederhana: seorang pemodal atau toke desa menggandeng warga miskin untuk usaha kolam ikan.

Kesepakatannya terdengar adil: hasil panen dibagi tiga, sepertiga untuk warga kecil, dua pertiga untuk toke. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Saat panen tiba, harga pakan ikan yang sebelumnya Rp300 ribu per karung, tiba-tiba dinaikkan menjadi Rp325 ribu oleh toke. Biaya tambahan ini otomatis dipotong dari hasil panen sebelum dibagi. Akibatnya, penggarap yang sudah bekerja keras hanya menerima bagian kecil, nyaris tak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup.

Ironisnya, kebutuhan sehari-hari tidak bisa menunggu panen. Warga miskin pun terpaksa berhutang pada toke, dengan bunga atau skema pemotongan hasil panen berikutnya. Begitu panen tiba, haknya kembali tergerus oleh potongan hutang. Siklus ini berulang musim demi musim, hingga petani atau pekerja desa tidak pernah benar-benar menikmati hasil jerih payahnya.

Neo-Feodalisme Ekonomi di Desa

Fenomena ini mencerminkan wajah ketidakadilan struktural di pedesaan kita. Toke selalu diuntungkan: modalnya aman, keuntungan pasti, bahkan mampu menambah nilai lewat permainan harga. Sementara itu, masyarakat kecil justru makin terpuruk dalam lingkaran hutang.

Para ekonom desa menyebut fenomena ini sebagai bentuk neo-feodalisme ekonomi. Jika dulu tuan tanah menjadi penguasa, kini pemodal lokal memegang kendali. Mereka bukan sekadar pemberi modal, tetapi pengatur harga, pengendali pasar, sekaligus penentu nasib masyarakat kecil yang bekerja di bawah bayang-bayang hutang.

Lemahnya Posisi Tawar Masyarakat Kecil

Kondisi ini lahir karena lemahnya posisi tawar warga desa. Mereka tidak punya modal mandiri, akses ke perbankan sulit, koperasi desa banyak yang mati suri, sementara harga pasar sepenuhnya ditentukan oleh toke. Walaupun sadar dirugikan, mereka terpaksa tetap bertahan dalam sistem yang menjerat.

Jalan Keluar dari Jeratan Hutang Desa

Fenomena “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” di desa bukanlah takdir. Ada solusi yang bisa ditempuh, di antaranya:

1. Menguatkan koperasi desa. Dengan bersatu, masyarakat bisa membeli pakan atau sarana produksi secara kolektif, lebih murah, dan tidak lagi bergantung pada toke.

2. Mengembangkan sistem ekonomi syariah. Akad mudharabah atau musyarakah memastikan keuntungan dan risiko dibagi adil, bukan ditanggung sepihak oleh penggarap.

3. Peran aktif pemerintah. Negara wajib hadir dengan kebijakan yang nyata: menyalurkan subsidi pakan, membuka akses kredit mikro berbunga rendah, hingga pendampingan usaha produktif.

4. Edukasi keuangan masyarakat desa. Petani dan penggarap perlu dibekali literasi keuangan sederhana agar bijak mengelola hasil panen dan tidak mudah terjebak hutang konsumtif.

Dari Ketergantungan Menuju Kemandirian

Cerita kolam ikan di kampung saya hanyalah potret kecil. Namun, ribuan cerita serupa terjadi di desa-desa lain di Indonesia. Jika pola ini dibiarkan, kemiskinan struktural akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Sudah saatnya pola lama ini diputus. Desa seharusnya menjadi ruang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat, bukan lahan subur segelintir pemodal untuk memperkaya diri. Harus ada keberanian kolektif untuk membalik keadaan:

• dari ketergantungan menuju kemandirian,

• dari keterikatan menuju kebebasan,

• dari kemiskinan menuju kesejahteraan.

Dengan langkah nyata, desa bisa bangkit sebagai fondasi pembangunan nasional yang kuat. Karena sejatinya, kemajuan Indonesia ditentukan oleh seberapa berdaulat desa-desa dalam mengelola ekonominya.

Oleh: Zulfikri Toguan, Putra Pasaman