AS Cabut Status Teroris HTS, Buka Babak Baru Hubungan dengan Suriah
Amerika Serikat resmi mencabut status teroris terhadap Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), menandai dimulainya normalisasi hubungan diplomatik dengan pemerintahan transisi Suriah pasca-kejatuhan Bashar al-Assad.
Thabrani Al-Indragiri 
LINTASTIMURMEDIA.COM – Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri resmi mencabut penetapan al-Nusrah Front—juga dikenal sebagai Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)—dari daftar organisasi teroris asing atau Foreign Terrorist Organization (FTO). Keputusan kontroversial ini tercantum dalam pemberitahuan Federal Register yang dijadwalkan tayang pada Selasa, 8 Juli 2025, dan menandai babak baru dalam arah kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Suriah.
"Dalam konsultasi dengan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan, saya dengan ini mencabut penetapan al-Nusrah Front, juga dikenal sebagai Hay’at Tahrir al-Sham (dan nama-nama lainnya), sebagai Organisasi Teroris Asing," tulis Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam dokumen bertanggal 23 Juni.
Langkah pencabutan status FTO ini akan berlaku efektif segera setelah pemberitahuan resmi dipublikasikan, mengakhiri label teroris yang telah melekat pada HTS sejak 2018, ketika kelompok tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari Jabhat al-Nusra yang berafiliasi dengan al-Qaeda.
Dinamika Politik Suriah: Kejatuhan Rezim Assad dan Munculnya Pemerintahan Transisi
Kebijakan terbaru ini menyusul perkembangan geopolitik penting di Suriah. Pada 8 Desember 2024, Presiden Suriah Bashar al-Assad—yang telah berkuasa selama hampir seperempat abad—dilaporkan melarikan diri ke Rusia setelah kelompok oposisi yang dipimpin HTS melancarkan serangan kilat dan berhasil merebut ibu kota Damaskus.
Sebagai respons atas kejatuhan rezim Assad, sebuah pemerintahan transisi dibentuk pada Januari 2025, dengan Ahmad al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden baru Suriah. Pergantian kekuasaan ini membuka peluang besar bagi pergeseran hubungan diplomatik antara Suriah dan kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat.
Donald Trump Cabut Sanksi Ekonomi, AS-Suriah Menuju Normalisasi
Tanda-tanda normalisasi hubungan AS-Suriah semakin jelas ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Juni lalu untuk mencabut seluruh sanksi ekonomi terhadap Suriah. Langkah ini dilakukan setelah pertemuan diplomatik bersejarah antara Trump dan Presiden Sharaa di Arab Saudi.
Dalam forum investasi internasional yang digelar di Riyadh pada Mei 2025, Trump menyebut sanksi terhadap Suriah sebagai "kejam dan melumpuhkan", dan menyatakan komitmennya untuk membuka kembali kanal ekonomi serta diplomatik dengan pemerintahan baru Suriah. Pencabutan sanksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Washington mulai menerima legitimasi pemerintahan transisi yang dipimpin HTS.
Situasi Keamanan: Israel Perluas Militer di Selatan Suriah
Namun di tengah perubahan arah kebijakan luar negeri AS dan restrukturisasi politik dalam negeri Suriah, ketegangan regional belum mereda. Di wilayah selatan Suriah, militer Israel dilaporkan membangun sedikitnya 10 pos militer baru. Ekspansi ini memicu kekhawatiran dan gelombang pengungsian warga sipil, memperlihatkan kompleksitas dinamika keamanan di kawasan pasca-kejatuhan Assad.
Pencabutan status teroris terhadap HTS, ditambah dengan langkah-langkah rekonsiliasi antara Washington dan Damaskus, menandai perubahan besar dalam kebijakan AS di Timur Tengah. Banyak analis menilai kebijakan ini bukan sekadar pergeseran taktis, melainkan transformasi strategis yang dapat mempengaruhi peta geopolitik kawasan dalam jangka panjang.
