Paripurna DPRD Kuansing Bahas DLH, Layanan UHC, dan Tunda Bayar

TELUK KUANTAN, LINTASTIMURMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pemkab Kuansing) menerima berbagai masukan strategis dan catatan penting dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (14/04/2026) siang di Ruang Rapat DPRD Kuansing.

Rapat paripurna tersebut menjadi forum krusial dalam mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik, khususnya di sektor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), optimalisasi layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), serta penyelesaian persoalan tunda bayar Tahun Anggaran 2024–2025.

Sorotan DPRD: Pengelolaan Sampah Harus Lebih Optimal

Dalam penyampaiannya, DPRD Kuansing memberikan perhatian serius terhadap kinerja DLH, terutama dalam hal pengelolaan sampah yang dinilai masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sejumlah fraksi menegaskan pentingnya pembenahan sistem pengelolaan sampah, mulai dari peningkatan efektivitas pengangkutan, penataan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hingga penguatan pengawasan di lapangan. Hal ini dinilai penting untuk menjawab tantangan kebersihan lingkungan yang semakin kompleks seiring pertumbuhan wilayah dan aktivitas masyarakat.

DPRD juga menekankan bahwa pengelolaan sampah yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Pemkab Kuansing: Komitmen Pembenahan Menyeluruh

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Sekretaris Daerah, Zulkarnain, menyampaikan apresiasi atas kritik dan saran konstruktif dari DPRD sebagai bagian dari sinergi dalam membangun daerah.

“Kami menerima seluruh masukan DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari aspek manajemen, penganggaran, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Pemkab Kuansing menegaskan bahwa peningkatan kinerja DLH akan menjadi salah satu prioritas utama, dengan langkah-langkah konkret seperti penataan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan efektif, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat.

Optimalisasi Layanan Kesehatan UHC

Selain sektor lingkungan, DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pemkab Kuansing memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program UHC, guna memastikan layanan kesehatan berjalan maksimal, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan publik di daerah.

Strategi Penyelesaian Tunda Bayar

Terkait persoalan tunda bayar Tahun Anggaran 2024–2025, Pemkab Kuansing mengakui bahwa hal tersebut menjadi perhatian serius yang harus segera dituntaskan.

Pemerintah daerah saat ini tengah menyusun langkah-langkah strategis dengan skema yang terukur dan terencana, guna memastikan penyelesaian kewajiban daerah tanpa mengganggu stabilitas keuangan dan keberlanjutan pembangunan.

Pendekatan ini dinilai penting agar roda pembangunan tetap berjalan optimal, sekaligus menjaga kepercayaan pihak ketiga dan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah.

Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah Diperkuat

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Satria Mandala Putra, serta dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, perwakilan Kejaksaan Negeri Kuansing, serta sejumlah kepala OPD.

Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan bahwa seluruh catatan dan masukan yang disampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemkab Kuansing dan DPRD juga sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat pembangunan, serta mendorong terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.