KNPI Dumai Dukung Demo GEMPA di Polda Riau, Desak Usut Mafia BBM Subsidi

PEKANBARU, LINTASTIMURMEDIA.COM — Gelombang desakan terhadap penegakan hukum atas dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kota Dumai kian menguat. Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Dumai turun menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Jalan Pattimura, Kota Pekanbaru, Jumat (22/5/2026).

Aksi yang berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian tersebut menjadi sorotan publik. Massa secara tegas mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM subsidi yang dinilai telah berlangsung lama serta merugikan masyarakat luas.

Demonstrasi itu turut mendapat dukungan penuh dari Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Dumai. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPD KNPI Kota Dumai, Andi Qadri ST, yang menilai persoalan penimbunan BBM subsidi di Dumai bukan lagi isu baru, melainkan telah menjadi keresahan publik yang selama ini dianggap seperti dibiarkan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Andi menegaskan bahwa aktivitas dugaan penimbunan BBM subsidi di Kota Dumai sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat.

“Selama ini aktivitas penimbunan BBM subsidi di Kota Dumai seakan tidak lagi ditutupi. Gudang-gudang penimbunan jumlahnya belasan dan bahkan berada di tepi jalan utama kota. Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, karena praktik tersebut seperti berlangsung terang-terangan,” tegas Andi.

Menurutnya, gerakan yang dilakukan mahasiswa dan pemuda melalui aksi demonstrasi di Polda Riau merupakan langkah penting untuk membangkitkan keberanian publik dalam menyuarakan penolakan terhadap dugaan praktik mafia energi yang dianggap merusak rasa keadilan masyarakat.

Andi menyebut gerakan yang digagas mahasiswa dan pemuda Dumai bersama elemen mahasiswa di Pekanbaru dapat menjadi titik awal lahirnya gerakan sosial yang lebih besar dan masif.

“Gerakan kawan-kawan mahasiswa dan pemuda ini adalah pamantik. Persoalan penimbunan BBM subsidi sesungguhnya sudah sangat meresahkan masyarakat Dumai. Namun selama ini belum ada gerakan besar yang memulai perlawanan secara terbuka. Karena itu kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan GEMPA,” ujarnya.

Lebih jauh, Andi menilai penegakan hukum terhadap dugaan mafia BBM subsidi harus dilakukan secara serius, transparan, dan menyentuh seluruh jaringan yang terlibat tanpa pandang bulu. Ia juga berharap aparat kepolisian mampu menjawab keresahan masyarakat dengan langkah konkret, bukan sekadar janji penindakan.

Di sisi lain, Sekretaris DPD KNPI Kota Dumai, M. Arya Mulyawan, juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh gerakan mahasiswa dan pemuda tersebut. Ia menegaskan KNPI Dumai akan ikut mendorong langkah-langkah lanjutan agar persoalan dugaan mafia BBM subsidi mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

“Kami mendukung penuh gerakan ini. Kawan-kawan GEMPA sudah memulai aksi di Polda Riau dan ke depan KNPI Dumai juga akan ikut mengawal persoalan ini. Dalam waktu dekat kami berencana mengirimkan surat resmi kepada Polda Riau terkait keresahan masyarakat terhadap dugaan praktik mafia BBM subsidi di Dumai,” kata Arya.

Ia menambahkan, semakin banyak elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan kelompok sipil yang ikut bersuara, maka dorongan terhadap percepatan penanganan kasus tersebut akan semakin kuat.

“Jika semakin banyak kelompok pemuda dan masyarakat yang menyuarakan persoalan ini, tentu akan berdampak besar terhadap percepatan proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian,” tambahnya.

Sementara itu, saat aksi berlangsung, Koordinator Lapangan GEMPA Dumai, Satria Ramadhan, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat Kota Dumai saat ini semakin resah terhadap dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang disebut-sebut semakin marak terjadi.

Menurut Satria, mahasiswa telah beberapa kali menyampaikan aspirasi terkait persoalan tersebut. Namun hingga kini, mereka menilai belum ada langkah tegas yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam orasinya, massa bahkan mendesak Kapolda Riau untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan mafia BBM ilegal di Kota Dumai. Mereka juga meminta evaluasi terhadap kinerja Kapolres Dumai yang dinilai belum serius merespons keresahan publik.

“Kami meminta Kapolda Riau segera menindak tegas mafia BBM ilegal di Kota Dumai. Kami juga meminta Kapolres Dumai dicopot karena dinilai bungkam terhadap keresahan masyarakat,” tegas Satria Ramadhan di hadapan massa aksi.

Tak hanya itu, Satria juga mengklaim pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti dugaan aktivitas ilegal, termasuk dokumentasi visual menggunakan drone yang disebut merekam aktivitas di sejumlah gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan BBM subsidi.

Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian massa aksi yang terus menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap persoalan yang dinilai telah berlangsung cukup lama di wilayah Dumai, kota industri dan pelabuhan strategis di Provinsi Riau.

Aksi demonstrasi akhirnya diterima oleh Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Agus Prihandika. Di hadapan para demonstran, Agus menyampaikan apresiasi atas laporan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat serta memastikan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh informasi yang diterima.

“Kami mengucapkan terima kasih atas laporan dan aspirasi yang telah disampaikan. Semua laporan ini akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme dan proses hukum yang berlaku,” ujar AKBP Agus Prihandika.

Aksi mahasiswa dan pemuda tersebut menjadi sinyal kuat bahwa isu dugaan mafia BBM subsidi kini tidak lagi sekadar menjadi pembicaraan di ruang-ruang publik, melainkan telah berkembang menjadi tuntutan sosial yang meminta penegakan hukum dilakukan secara terbuka, profesional, dan tanpa kompromi.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap distribusi energi bersubsidi, masyarakat kini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum dalam membuktikan komitmennya memberantas dugaan praktik mafia migas yang dinilai merugikan negara dan hak masyarakat kecil.