Bupati Zukri Gerak Cepat Atasi Kelangkaan BBM Subsidi di Pelalawan
Bupati Pelalawan Zukri memimpin rapat penanganan kelangkaan BBM subsidi, dorong percepatan kuota, sub-penyalur desa, dan solusi distribusi hingga wilayah terpencil.
Thabrani Al-Indragiri 
PELALAWAN, LINTASTIMURMEDIA.COM – Bupati Pelalawan, H. Zukri, SM., MM memimpin langsung rapat koordinasi strategis terkait kelangkaan dan sulitnya akses Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Pelalawan. Rapat penting ini digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan, Kamis (30/4/2026), sebagai langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons krisis distribusi energi tersebut.
Rapat koordinasi lintas sektor ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Zulfan, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa, hingga perwakilan PT Pertamina (Persero) Wilayah III. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mencari solusi konkret atas persoalan kelangkaan BBM subsidi yang semakin dirasakan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Sekda Tengku Zulfan menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), adalah keterbatasan akses terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jarak tempuh yang jauh serta keterbatasan distribusi menjadi faktor utama penyebab terhambatnya ketersediaan BBM subsidi di lapangan.
“Kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Nelayan kesulitan melaut, petani terhambat mengolah lahan, pelaku UMKM terganggu usahanya, hingga kebutuhan rumah tangga seperti mengantar anak ke sekolah ikut terdampak,” ujar Tengku Zulfan dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah seperti Desa Kusuma dan Teluk Meranti, harga BBM jenis Pertalite bahkan melonjak drastis hingga mencapai kisaran Rp15.000 per liter. Lonjakan harga ini dinilai sangat memberatkan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada BBM subsidi untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri menegaskan bahwa ketersediaan BBM subsidi merupakan kebutuhan vital yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lengah dalam memastikan distribusi energi berjalan optimal hingga ke pelosok desa.
“Ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kita tidak bisa main-main. Jangan sampai rakyat kita tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa beraktivitas, bahkan tidak bisa mengantar anak ke sekolah hanya karena kesulitan mendapatkan BBM,” tegas Bupati Zukri dengan nada serius.
Sebagai langkah percepatan penanganan, Bupati Zukri secara tegas meminta agar proses pengurusan kuota BBM subsidi tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menilai birokrasi yang lambat hanya akan memperparah kondisi masyarakat di lapangan.
“Saya minta proses ini bisa diselesaikan dalam satu hari. Kita yang tinggal di kota saja masih merasakan sulitnya BBM, apalagi masyarakat kita yang berada jauh dari SPBU,” tambahnya.
Dalam upaya mempercepat pelayanan dan efisiensi distribusi, Bupati juga menginstruksikan agar pengajuan kuota BBM dilakukan melalui aplikasi Klik Pelalawan. Digitalisasi layanan ini diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi dan distribusi oleh dinas terkait secara transparan dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, Bupati Zukri juga mendorong peran aktif koperasi desa sebagai solusi strategis jangka pendek. Ia mengusulkan agar koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, dapat difungsikan sebagai sub-penyalur BBM subsidi di tingkat desa guna mendekatkan akses masyarakat terhadap energi.
“Kalau memungkinkan, setiap koperasi desa kita dorong menjadi penyalur BBM. Camat dan kepala desa segera ajukan ke BPH Migas agar prosesnya bisa dipercepat,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan PT Pertamina (Persero) Wilayah III, Riza, menjelaskan bahwa pihaknya berperan sebagai operator penyaluran BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kewenangan pengaturan distribusi dan penambahan kuota berada di bawah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Untuk solusi jangka pendek, pembentukan sub-penyalur di desa menjadi langkah yang paling memungkinkan. Sedangkan untuk jangka panjang, perlu adanya pengusulan penambahan SPBU di wilayah-wilayah yang saat ini masih minim akses,” jelas Riza.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berharap terciptanya sistem distribusi BBM subsidi yang lebih merata, transparan, dan tepat sasaran. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta memastikan kebutuhan energi dapat terpenuhi hingga ke pelosok negeri.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, serta dukungan penuh dari masyarakat dan perangkat desa, diharapkan persoalan kelangkaan BBM subsidi di Pelalawan dapat segera teratasi secara berkelanjutan dan berkeadilan.
