Siak Dukung Teknologi Geospasial untuk Transformasi Digital Daerah

LINTASTIMURMEDIA.COM – SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak menyatakan komitmennya mendukung penuh pemanfaatan teknologi geospasial sebagai landasan utama dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada data. Pernyataan ini mengemuka dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Informasi Geospasial (IG) Regional Sumatera yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (3/7/2025).

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG), Antonius, menegaskan bahwa integrasi antara transformasi digital dan teknologi geospasial tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan fondasi strategis dalam pembangunan tata kelola pemerintahan modern yang berbasis data akurat dan kondisi lapangan yang faktual.

"Transformasi digital bukanlah konsep baru. Ia telah berjalan sejak puluhan tahun lalu, dan hari ini, teknologi geospasial berkembang sangat cepat – mulai dari proses pemetaan, distribusi data spasial, hingga pemanfaatannya dalam sistem layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," ujar Antonius.

Ia menekankan bahwa daerah tidak boleh tertinggal dalam era digital ini, sebab data spasial menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan yang terukur dan berbasis bukti. “Kita harus berkembang dan bergerak cepat. Daerah tidak bisa tinggal diam. Tapi perlu digarisbawahi, secanggih apa pun teknologinya, tanpa kualitas data yang akurat – baik spasial maupun non-spasial – hasilnya tidak akan optimal," tegasnya.

Antonius juga mengingatkan pentingnya validitas data spasial dalam sistem digital yang digunakan oleh pemerintah. “Apa yang ada di komputer kita, harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Jangan sampai kita salah mengambil kebijakan karena data yang menyesatkan,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam tiga tahun ke depan, BIG menargetkan penyusunan peta dasar berskala besar 1:5000 di berbagai wilayah strategis, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku dan Papua. Langkah ini bertujuan mendukung perencanaan tata ruang dan pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran.

“Kami sangat mengharapkan masukan dari daerah. Kebutuhan lokal harus menjadi dasar dalam pembangunan sistem geospasial nasional, agar benar-benar mampu menjawab tantangan di wilayah masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan BIG lainnya, Muhammad Alfairuz, menyoroti bahwa transformasi digital tidak hanya sebatas pemanfaatan teknologi informasi. Lebih jauh, hal itu merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan terintegrasi.

“Indonesia sedang bergerak menuju ekosistem pemerintahan digital yang adaptif dan cerdas. Dalam proses ini, keberadaan data spasial yang akurat menjadi sangat krusial. Maka, transformasi digital harus dilakukan secara kolektif dan terarah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam konsolidasi program-program prioritas, termasuk penguatan infrastruktur dan data geospasial, adalah keniscayaan,” jelas Alfairuz.

Menanggapi hal tersebut, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Fauzi Asni, menyatakan dukungan konkret Pemkab Siak terhadap penguatan sistem informasi geospasial nasional. Ia memastikan bahwa pihaknya siap berkontribusi aktif dalam mendukung transformasi digital pemerintah yang berbasis data spasial.

“Kami di Kabupaten Siak siap mengambil peran aktif. Kami mendukung sepenuhnya upaya BIG dalam membangun sistem informasi geospasial yang kuat dan berkelanjutan. Ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik lebih tepat sasaran, serta pembangunan daerah bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan berkeadilan,” ujarnya penuh keyakinan.

Dengan kolaborasi antara pusat dan daerah, pemanfaatan teknologi geospasial diharapkan mampu menjadi katalisator perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia ke depan—menuju era digital yang inklusif, cerdas, dan berorientasi pada data.