DPRD Ingatkan Pemprov Riau Antisipasi Penurunan PAD 2026
Anggota DPRD Riau Abdullah minta Pemprov segera antisipasi penurunan PAD 2026 akibat berkurangnya DBH Blok Rokan dan turunnya harga minyak dunia.
Thabrani Al-Indragiri 
LINTASTIMURMEDIA.COM – PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta segera mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau tahun 2026. Penurunan pendapatan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kelancaran pembangunan daerah, termasuk pelaksanaan program-program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.
Seruan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Siak–Pelalawan, Abdullah, yang menilai Pemprov Riau harus lebih cepat melakukan langkah-langkah strategis. Menurutnya, proyeksi penurunan PAD 2026 bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal serius yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak memengaruhi keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.
“Porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat terus mengalami pengurangan. Kondisi ini otomatis menekan kemampuan keuangan daerah, bahkan berpotensi menurunkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau,” tegas Abdullah, Rabu (20/8/2025).
Politisi yang juga duduk di Komisi III DPRD Riau tersebut mengungkapkan, salah satu penyebab menurunnya pendapatan daerah adalah semakin kecilnya DBH dari minyak bumi, khususnya setelah pergeseran porsi negara dari Blok Rokan yang turun drastis dari 36 persen menjadi hanya 16 persen.
Menurut Abdullah, situasi ini menjadi alarm keras bagi Pemprov Riau agar tidak bergantung pada sektor migas semata. “Pemprov Riau mesti melahirkan kebijakan inovatif dengan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan aset strategis, dan pengembangan potensi ekonomi lokal harus diperkuat agar masyarakat tetap merasakan hasil pembangunan,” paparnya.
Selain faktor DBH, Abdullah juga menyoroti harga minyak dunia yang kian tertekan. Tren penurunan harga bahkan diprediksi bisa menyentuh kisaran USD 60 per barel, ditambah dengan kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan RI.
“Kondisi fiskal nasional dan daerah saling berkaitan. Karena itu, efisiensi anggaran yang dilakukan pusat akan berimbas langsung terhadap kemampuan belanja daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abdullah berharap Pemprov Riau cermat dan realistis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang saat ini masih dalam tahap awal dan belum diserahkan ke DPRD. Ia menekankan agar perencanaan pembangunan tetap dilakukan dengan penuh optimisme, namun tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal.
“Harus dihitung secara detail, jangan sampai target pendapatan terlalu muluk, tapi realisasi justru jauh dari harapan. Yang kita butuhkan adalah keseimbangan antara optimisme dengan langkah-langkah realistis,” tutup Abdullah.
