Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Rohil 2024: Lurah Bagan Hulu Terlibat?

#LIMTASTIMURMEDIA.COM #ROHIL

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Rohil 2024: Lurah Bagan Hulu Terlibat?
Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Rohil 2024: Lurah Bagan Hulu Terlibat?

LINTASTIMURMEDIA.COM - BAGANSIAPIAPI - Meskipun aturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sudah jelas, sejumlah dugaan pelanggaran terus muncul. Salah satu dugaan terbaru melibatkan Lurah Bagan Hulu, Sri Indrayani.

Tim Hukum pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Bistamam – Jhony Charles Kompak (BIJAK), melalui Hazizi Suwandi, SH, MH, mengungkapkan dugaan pelanggaran netralitas ini usai melaporkan Lurah Bagan Hulu ke Bawaslu Rohil, Senin (21/10/2024).

Menurut berita yang beredar, RT 026 Bagan Hulu, Ardianto, mengaku diintervensi oleh Lurah Sri Indrayani. Kejadian bermula ketika Ardianto dituduh terlibat kampanye pasangan calon (Paslon) 02, H. Bistamam – Jhony Charles, meski ia menyatakan tidak hadir di lokasi kampanye tersebut. Akibatnya, ia dikeluarkan dari grup WhatsApp RT RW Se-Kelurahan Bagan Hulu.

Lebih lanjut, Hazizi Suwandi, SH, MH, menyebutkan bahwa Lurah Bagan Hulu juga memberikan peringatan dengan nada marah kepada Ardianto, “Jika ingin memilih 01, pilih saja 01, jangan berdiri di dua kaki.”

Tindakan Lurah Bagan Hulu ini dinilai sebagai bentuk intervensi yang bertujuan mengarahkan pemilih untuk mendukung Paslon 01, ASSET, pada Pilkada 2024 di Rohil.

"Kami sangat menyayangkan tindakan tersebut, apalagi dilakukan secara terang-terangan. Lurah Bagan Hulu bahkan mengeluarkan RT 026 dari grup WhatsApp tanpa memastikan kebenaran tuduhan tersebut," jelas Hazizi Suwandi.

Tim Hukum BIJAK berharap agar kepala daerah segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga berharap Pilkada pada 27 November 2024 berjalan secara sportif dan sesuai aturan.

Selain itu, Hazizi juga mendesak Bawaslu untuk mengawasi Pilkada 2024 dengan lebih ketat dan tidak hanya mengandalkan laporan masyarakat. "Kami berharap Bawaslu dapat menemukan pelanggaran secara langsung, terutama yang melibatkan ASN, aparat desa, dan perangkat lainnya," tutupnya.

#PancaSitepu