Nama An Namiroh Terseret Isu Asusila, DPRD Pekanbaru Luruskan Fakta

LINTASTIMURMEDIA.COM – PEKANBARU – Isu dugaan video asusila yang menyeret nama Yayasan An Namiroh Pekanbaru sempat menghebohkan publik setelah potongan video beredar di media sosial. Namun, kabar tersebut dipastikan tidak benar alias hoaks. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, setelah menerima klarifikasi resmi dari berbagai pihak terkait.

Klarifikasi Pihak Sekolah dan Penegasan Zulkardi

Dalam keterangannya, Zulkardi menyampaikan bahwa pihak sekolah telah memberikan penjelasan langsung kepadanya mengenai isu yang mencuat tersebut.

“Saya sudah menerima penjelasan dari pihak sekolah, dan dipastikan bahwa tidak ada video asusila sebagaimana yang ramai di media sosial,” tegas Zulkardi.

Menurutnya, isu yang berkembang tersebut tidak hanya merugikan lembaga pendidikan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat jika tidak segera diluruskan.

Polisi Turun Tangan: Kasus Tidak Terbukti

Tidak hanya berhenti pada klarifikasi internal, Zulkardi juga mengungkapkan bahwa persoalan ini telah ditangani secara hukum oleh pihak kepolisian.

“Kasus ini sudah diproses di Polsek Senapelan, dan hasil penyelidikan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti,” ujarnya.

Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa informasi yang beredar di jagat maya hanyalah isu liar yang tidak berdasar fakta hukum.

Dinas Pendidikan Pekanbaru Terbitkan Berita Acara

Selain itu, Zulkardi menambahkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga telah memanggil pihak Yayasan An Namiroh untuk memberikan klarifikasi resmi. Ia sendiri sudah melihat langsung berita acara hasil pertemuan tersebut.

“Dalam berita acara Dinas Pendidikan jelas disebutkan bahwa isu dugaan asusila tidak benar. Hal itu ditegaskan dalam poin-poin klarifikasi resmi yang dibuat secara tertulis,” ungkapnya.

Pesan Zulkardi: Waspadai Hoaks, Jaga Kondusifitas

Lebih jauh, Zulkardi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu yang belum jelas kebenarannya, terutama yang bersumber dari media sosial tanpa verifikasi.

“Kita semua harus menjaga kondusifitas dan nama baik lembaga pendidikan. Jangan sampai isu yang tidak benar menimbulkan keresahan di masyarakat,” tutupnya.

Literasi Digital Jadi Kunci

Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang betapa bahayanya penyebaran hoaks di era digital. Edukasi literasi digital, terutama di lingkungan pendidikan, perlu diperkuat agar masyarakat semakin cerdas dalam menyaring informasi.

Dengan adanya klarifikasi resmi dari pihak sekolah, kepolisian, hingga Dinas Pendidikan, publik kini diharapkan lebih tenang dan tidak lagi termakan isu yang menyesatkan. Kebenaran harus menjadi pegangan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Pekanbaru.