Pemkab Kampar Perkuat Pengendalian Inflasi Oktober 2025

Pemkab Kampar mengikuti rapat TPID bersama Kemendagri untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi. Kampar mencatat deflasi 0,75% pada Oktober 2025, dengan bawang merah sebagai penyumbang utama deflasi dan cabai merah menjadi pemicu inflasi tahunan.

Pemkab Kampar Perkuat Pengendalian Inflasi Oktober 2025
Monitoring Harga Kenaikan Indeks Kenaikan Harga (IPH), Pemerintah Kabupaten Kampar Upayakan Harga tetap Stabil.

BANGKINANG KOTA - LINTASTIMURMEDIA.COM - Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar H. Hambali, SE, MBA, MH menghadiri Zoom Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Kegiatan berlangsung di Ruang Zoom Meeting Kantor Bupati Kampar, Selasa (11/11/2025).

Rapat koordinasi nasional tersebut dipimpin oleh Sekjen Kemendagri RI Tomsi Tohir, dengan menghadirkan Deputi Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Badan Pangan Nasional, Bulog, serta diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat strategi bersama untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan.

Update Inflasi: Kampar Alami Deflasi 0,75 Persen pada Oktober 2025

Mengacu pada Rilis BPS Kabupaten Kampar (3 November 2025), perkembangan inflasi menunjukkan dinamika signifikan. Pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) Oktober 2025 terhadap September 2025, Kampar mencatat deflasi month-to-month (m-to-m) sebesar -0,75%.

Sementara itu:

  • Inflasi Year-on-Year (y-on-y): 4,68%

  • Inflasi Year-to-Date (y-to-d): 3,41%

Komoditas Penyumbang Deflasi (m-to-m)

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil -0,84%. Komoditas bawang merah tercatat memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan harga sepanjang Oktober.

Komoditas Penyumbang Inflasi (y-on-y)

Beberapa kelompok belanja yang memicu inflasi tahunan diantaranya:

  1. Makanan, Minuman, dan Tembakau – andil 3,50%

    • Penyumbang utama: Cabai merah

  2. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya – andil 0,49%

    • Penyumbang utama: Emas perhiasan

  3. Pakaian dan Alas Kaki – andil 0,27%

    • Penyumbang utama: Baju anak setelan

Cabai merah menjadi komoditas yang memberikan kontribusi inflasi terbesar y-on-y di Kabupaten Kampar, sementara sabun cair/cuci piring menjadi komoditas dengan andil deflasi tertinggi y-on-y.

Tidak hanya komoditas volatile food, beberapa komoditas inti dan administered prices juga berperan dalam inflasi–deflasi, seperti emas perhiasan, sewa rumah, rokok SKM, sepeda motor, sabun cair/cuci piring, detergen bubuk, dan seragam sekolah anak.

Pemkab Kampar Tegaskan Komitmen Pengendalian Inflasi

Dalam pantauan Tim Liputan Diskominfo Kampar, Sekda Hambali yang didampingi Asisten II Subermi menegaskan pentingnya pemantauan berkala terhadap perkembangan inflasi di daerah. Ia mengingatkan seluruh Kepala OPD terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan BPS Kabupaten Kampar, guna memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif dan berbasis data.

“Kita harus mengetahui sektor mana yang menjadi prioritas dan komoditas mana yang perlu kita genjot sehingga indeks kenaikan harga tetap stabil. Pemerintah Daerah akan terus mengikuti arahan Kemendagri dalam pengendalian inflasi,” ujar Hambali.

Hambali menambahkan bahwa Pemkab Kampar telah menggerakkan seluruh sektor untuk menekan angka inflasi, sekaligus mendorong setiap stakeholder agar berperan aktif menjaga stabilitas ekonomi daerah. Mulai dari ketersediaan pasokan, harga pasar, stabilitas pangan strategis, hingga mitigasi gejolak harga musiman.

“Seluruh stakeholder harus terlibat. Kita bekerja secara detail, mulai dari pasokan, harga di lapangan, hingga mekanisme distribusi. Semua harus bergerak,” tambahnya.

Arahan Kemendagri: Pemantauan Ketat Pasokan dan Laporan Harian Harga

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir kembali mengingatkan pemerintah daerah mengenai pentingnya antisipasi, kesiapan pasokan, dan pemantauan harian harga pangan. Jika ditemukan hambatan atau kekurangan stok di daerah, pemerintah harus cepat melakukan intervensi agar gejolak harga tidak meluas.

Kemendagri juga meminta laporan harian pergerakan harga dari Kabupaten/Kota, sebagai bagian dari sistem pengawasan nasional terhadap komoditas strategis.