Sekda Riau Syahrial Abdi Tekankan ASN Profesional dan Proaktif Wujudkan Visi Riau Bedelau 2025–2030

PEKANBARU – LINTASTIMURMEDIA.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya profesionalisme, produktivitas, dan integritas bagi pejabat eselon II serta pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Arahan ini ia sampaikan sesuai instruksi Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam momentum pelantikan pejabat tinggi pratama dan administrator yang digelar di Gedung Pauh Janggi, Pekanbaru, Jumat (19/9/2025).

Syahrial Abdi menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Riau dituntut tanggap, cekatan, serta berorientasi pada hasil kerja nyata. Birokrasi, katanya, tidak boleh hanya sibuk dengan politik kantor atau sekadar menunggu instruksi, melainkan harus menunjukkan prestasi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas.

“Birokrasi harus berjalan profesional dan produktif. Kami membutuhkan ASN yang tanggap, cekatan, dan berorientasi pada hasil, bukan yang sibuk dengan politik kantor atau hanya menunggu instruksi,” tegasnya.

ASN Diminta Proaktif, Bukan Manipulatif

Dalam arahannya, Sekdaprov Riau itu juga mengingatkan agar pejabat tidak terjebak dalam sikap manipulatif. Ia menilai, birokrasi membutuhkan pemimpin yang proaktif, berani mengambil inisiatif, dan mampu bekerja nyata, bukan sekadar pintar berjanji tetapi miskin prestasi.

“Bekerjalah proaktif, jangan manipulatif. Tidak ada tempat bagi pejabat yang hanya pandai berjanji tetapi miskin prestasi,” ujarnya.

Visi Riau Bedelau 2025–2030 Butuh Garda Terdepan

Syahrial Abdi kemudian menjelaskan visi pembangunan Riau 2025–2030 yang dikenal dengan istilah Riau Bedelau. Visi ini bermakna Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju. Ia menekankan, capaian besar itu hanya akan terwujud jika pejabat tinggi pratama dan seluruh ASN menjadi garda terdepan dalam reformasi birokrasi.

“Kita semua mengetahui visi pembangunan Riau 2025–2030 adalah Riau Bedelau. Untuk mencapainya, seluruh pejabat harus menjadi motor penggerak perubahan birokrasi,” jelasnya.

Perkuat Harmoni, Integritas, dan Sinergi Antar-OPD

Lebih jauh, Syahrial menegaskan pentingnya harmoni, integritas, dan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh bekerja secara sektoral dan eksklusif. Sinergi antarlembaga harus menjadi fondasi kerja bersama.

“Jaga harmoni, perkuat integritas, dan pastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Jangan membangun tembok antar-OPD. Kita ini satu tubuh, satu mesin besar yang harus bergerak serentak,” pesannya.

Birokrasi Ibarat Armada Kapal Menuju Kemajuan

Dengan bahasa perumpamaan, Syahrial menggambarkan Pemerintah Provinsi Riau sebagai kapal besar yang berlayar menuju pelabuhan kemajuan. Dalam perjalanan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur berperan sebagai kapten, sedangkan kepala OPD adalah nahkoda kapal-kapal kecil yang menopang armada utama.

“Jika satu kapal terlambat berlayar, seluruh armada terganggu. Jika satu nahkoda lalai membaca arah angin, kapal bisa karam. Karena itu saya minta setiap kepala OPD menguasai peta, mengantisipasi badai, dan membawa kapal masing-masing tepat sampai tujuan,” tegasnya.

Tiga Prinsip Kerja: Cepat, Tuntas, Kolaboratif

Sekdaprov Riau menekankan tiga prinsip utama yang wajib dipegang oleh seluruh pejabat, yaitu kecepatan, ketuntasan, dan kolaborasi. Tanpa prinsip ini, birokrasi akan berjalan lambat dan kehilangan daya guna bagi masyarakat.

“Mulai hari ini, saya minta seluruh pejabat kerja cepat, jangan menunggu. Kerja tuntas, ukur keberhasilan dari output dan dampak, bukan sekadar laporan indah. Kerja kolaboratif bangun sinergi, karena tidak ada OPD yang bisa berdiri sendiri. Dan yang paling penting, berintegritas, jangan mencederai kepercayaan publik,” katanya menambahkan.

Reformasi Birokrasi, Layanan Publik, dan Perubahan Pola Pikir

Lebih lanjut, Syahrial menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya menata organisasi, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN. Ia meminta para pejabat melepaskan kebiasaan lama yang hanya berorientasi pada rutinitas tanpa hasil nyata.

Pelayanan publik, katanya, harus menjadi inti birokrasi. Oleh karena itu, setiap pejabat wajib menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan Riau yang menjaga marwah Melayu, menegakkan nilai agama, ramah lingkungan, dan maju bersama rakyatnya. Riau Bedelau bukan hanya slogan, tetapi janji kerja kita bersama yang harus dibuktikan dengan tindakan nyata,” pungkasnya.