Surat Janji Bistamam-Jhony Charles untuk Guru Rohil Kembali Disorot

ROKAN HILIR, LINTASTIMURMEDIA.COM – Sebuah dokumen politik bertajuk Surat Perjanjian yang pernah ditandatangani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir pada Pilkada 2024, H. Bistamam dan Jhony Charles, kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Dokumen yang beredar luas di berbagai kalangan tersebut kini menjadi sorotan khususnya di lingkungan guru, tenaga kependidikan, serta pemerhati dunia pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Minggu (31/05).

Munculnya kembali dokumen yang tertanggal 1 November 2024 itu memantik beragam respons publik karena memuat sejumlah komitmen politik yang secara langsung berkaitan dengan kesejahteraan guru, pengembangan sumber daya pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah berjuluk Negeri Seribu Kubah tersebut.

Dalam surat perjanjian yang ditandatangani kedua calon tersebut, tercantum tujuh poin komitmen yang disampaikan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan se-Kabupaten Rokan Hilir sebagai bentuk keseriusan mereka dalam memperjuangkan sektor pendidikan apabila dipercaya memimpin daerah itu.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah komitmen menjamin pembayaran gaji guru secara tepat waktu setiap bulan. Janji tersebut mencakup seluruh kategori tenaga pendidik, mulai dari guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga guru honorer daerah yang selama ini kerap menghadapi berbagai tantangan terkait kepastian pembayaran hak-hak mereka.

Selain menjamin pembayaran gaji tepat waktu, pasangan calon tersebut juga menyatakan komitmen untuk memberikan tunjangan kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan tersebut dinilai penting sebagai bentuk penghargaan terhadap peran strategis para pemimpin satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan tata kelola sekolah.

Tak hanya itu, perhatian terhadap nasib tenaga honorer juga menjadi salah satu poin yang tertuang dalam dokumen tersebut. H. Bistamam dan Jhony Charles berjanji akan mendorong penyelesaian pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, baik bagi tenaga guru maupun operator sekolah yang selama bertahun-tahun mengabdikan diri dalam mendukung jalannya proses pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.

Komitmen lain yang turut mendapat perhatian adalah rencana pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru PPPK sesuai kemampuan keuangan daerah. Bagi banyak tenaga pendidik, kebijakan ini dipandang sebagai langkah yang dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan motivasi dalam menjalankan tugas pendidikan yang semakin kompleks di era modern.

Pada sektor pendanaan pendidikan, surat tersebut juga memuat janji pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) khusus untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program ini disebut akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan diarahkan untuk membantu kebutuhan operasional sekolah yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui dana bantuan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam aspek pengembangan karier guru, pasangan calon tersebut menyatakan komitmen untuk mengangkat kepala sekolah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, prestasi kerja, kompetensi, serta jenjang karier yang telah ditempuh oleh para guru. Poin ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan upaya menciptakan tata kelola pendidikan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada meritokrasi.

Tidak hanya berfokus pada aspek kesejahteraan, surat perjanjian tersebut juga memuat komitmen pemberian penghargaan atau reward kepada guru dan kepala sekolah berprestasi. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi, kreativitas, dan semangat kompetitif yang sehat di lingkungan pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam bagian akhir dokumen, disebutkan bahwa surat perjanjian tersebut dibuat secara sadar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Dokumen itu kemudian ditandatangani langsung oleh kedua calon sebagai bentuk kesepakatan moral dan komitmen politik kepada masyarakat pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.

Kembalinya dokumen tersebut ke ruang publik memunculkan berbagai pandangan dari kalangan pendidik. Sebagian guru berharap seluruh komitmen yang pernah disampaikan saat masa kampanye dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Mereka menilai pemenuhan janji politik di sektor pendidikan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang terpilih.

Di sisi lain, sejumlah pemerhati pendidikan menilai dokumen tersebut dapat menjadi bahan evaluasi publik terhadap implementasi program-program yang telah dijanjikan. Menurut mereka, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan komitmen politik menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan pendidikan berjalan sesuai harapan masyarakat.

Hingga saat ini, surat perjanjian tersebut masih menjadi salah satu dokumen yang terus diperbincangkan di berbagai kalangan. Bagi sebagian masyarakat, dokumen itu bukan sekadar arsip kampanye politik, melainkan representasi dari harapan besar dunia pendidikan terhadap lahirnya kebijakan yang berpihak kepada guru, tenaga kependidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan sektor pendidikan, komitmen yang pernah dituangkan dalam surat tersebut kini kembali menjadi perhatian publik. Masyarakat pun menantikan sejauh mana berbagai janji yang pernah disampaikan dapat diwujudkan dalam bentuk program nyata yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan tenaga pendidik serta kemajuan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir pada masa mendatang.