Meski Raih WTP, APBD Kuansing 2025 Masih Catat Defisit dan Utang Ratusan Miliar

TELUKKUANTAN, Lintastimurmedia.com – Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pencapaian tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, Muklisin, saat menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kuansing, Rabu (8/7/2026).

"Alhamdulillah, atas usaha kita bersama, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini WTP. Ini merupakan predikat WTP yang ke-15 kali untuk Kabupaten Kuansing," ujar Muklisin.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tersebut telah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Kuansing pada 18 Juni 2026.

Meski kembali meraih opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban APBD 2025 juga menunjukkan sejumlah catatan penting terkait kondisi fiskal daerah, mulai dari belum optimalnya pendapatan daerah, defisit anggaran, hingga besarnya utang belanja yang masih harus diselesaikan.

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp1,44 triliun atau sekitar 82,92 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,74 triliun.

Dari total tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp194,82 miliar atau 69,49 persen dari target Rp280,36 miliar.

Realisasi PAD tersebut berasal dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp86,55 miliar dari target Rp132,67 miliar, serta retribusi daerah yang hanya mencapai Rp4,42 miliar dari target Rp14,59 miliar atau sekitar 30,34 persen.

Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi penopang utama keuangan daerah dengan realisasi sebesar Rp1,24 triliun atau 85,50 persen dari target Rp1,46 triliun.

Di sisi belanja, total realisasi pengeluaran daerah tercatat sebesar Rp1,448 triliun atau sekitar 82,57 persen dari total anggaran sebesar Rp1,754 triliun.

Belanja operasi masih mendominasi struktur pengeluaran dengan nilai mencapai Rp1,02 triliun, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp624,81 miliar dan belanja barang serta jasa sebesar Rp385,77 miliar.

Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp155,52 miliar dari pagu anggaran Rp238,69 miliar.

Berdasarkan hasil audit BPK RI, pelaksanaan APBD Kuansing Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit riil sebesar Rp5,47 miliar.

Namun, setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, pemerintah daerah masih mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp8,39 miliar.

Penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp63,87 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp50 miliar.

Adapun komposisi SiLPA tersebut terdiri dari saldo kas daerah sebesar Rp1,47 miliar, kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp3,69 miliar, kas dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Rp1,06 miliar, serta kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp2,15 miliar.

Selain itu, Muklisin juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki kewajiban utang belanja yang cukup besar hingga akhir tahun anggaran 2025.

"Perlu juga kami sampaikan bahwa utang belanja Pemerintah Kabupaten Kuansing pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp202,7 miliar," ungkapnya.

Ia berharap DPRD Kuansing dapat segera menjadwalkan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 agar proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Di balik keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut, kondisi fiskal Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Rendahnya capaian PAD, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, defisit anggaran, serta utang belanja yang mencapai ratusan miliar rupiah menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.