PNTI Langkat Dukung Astacita Prabowo, Desak Larangan Pukat Trawl Ditegakkan

SUMATERA UTARA – LINTASTIMURMEDIA.COM – Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Kabupaten Langkat menyatakan dukungan penuh terhadap program Astacita yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya memperkuat pertahanan nasional, swasembada pangan, serta pemberantasan kemiskinan.

Ketua PNTI Kabupaten Langkat, Ade Saragih, menegaskan bahwa nelayan kecil di Langkat siap berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, ia juga menyoroti pentingnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor kelautan, terutama terkait larangan penggunaan pukat trawl yang merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan tradisional.

“Kami sangat mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui program Astacita. Tetapi kami juga berharap aparat keamanan dan instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dapat menegakkan aturan dengan tegas,” ujar Ade Saragih kepada media, Sabtu (…).

Ia merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut dengan jelas melarang praktik penggunaan alat tangkap destruktif seperti pukat trawl yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut.

Menurut Ade Saragih, maraknya praktik pukat trawl dan gerandong di perairan Langkat kini menimbulkan keresahan. Aktivitas ilegal tersebut bukan hanya mengurangi hasil tangkapan nelayan tradisional secara signifikan, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan menciptakan persaingan tidak sehat antar nelayan, yang berpotensi memicu konflik sosial di wilayah pesisir.

“Kerusakan lingkungan laut akibat pukat trawl sudah sangat memprihatinkan. Hasil tangkapan kami menurun drastis. Kami berharap pemerintah hadir dengan solusi nyata, bukan hanya aturan di atas kertas,” tegasnya.

Selain penegakan hukum, PNTI Langkat juga mendorong pemerintah agar memberikan pembinaan dan bantuan langsung kepada nelayan tradisional, termasuk penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, asuransi jaminan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi pesisir agar kesejahteraan masyarakat nelayan dapat meningkat.

“Kami berharap pemerintah pusat maupun daerah benar-benar turun tangan, agar nasib nelayan kecil bisa lebih baik dan tidak terus terpinggirkan oleh praktik penangkapan ikan ilegal,” tambah Ade Saragih.

Dengan dukungan terhadap Astacita dan komitmen menjaga keberlanjutan sumber daya laut, PNTI Langkat menegaskan kesiapannya menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Reporter: Rizky Zulianda
Editor: Thab313