Wali Kota Agung Evaluasi 15 Camat, Tekankan Pelayanan Publik

PEKANBARU, LINTASTIMURMEDIA.COM – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho kembali melakukan evaluasi terhadap kinerja 15 camat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan benar-benar hadir dan bekerja langsung di tengah masyarakat.

Evaluasi kinerja 15 camat tersebut dilaksanakan melalui kegiatan coffee morning yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Bukit Raya, Rabu (19/8/2026). Forum tersebut menjadi ruang bagi Wali Kota Pekanbaru bersama jajaran pimpinan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendengar secara langsung perkembangan, persoalan, serta kebutuhan masyarakat yang berada di masing-masing wilayah kecamatan.

Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ingot Ahmad Hutasuhut, Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Firman Hadi, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi camat tidak semata-mata diarahkan untuk menilai aspek administratif pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari konsolidasi pelayanan publik. Pemerintah kota ingin memastikan berbagai persoalan yang muncul di tingkat kecamatan dapat segera diketahui, dipetakan, dan ditindaklanjuti secara konkret.

Usai kegiatan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan bahwa evaluasi kinerja camat merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Pemko Pekanbaru setiap bulan. Pelaksanaan evaluasi sengaja dilakukan secara bergilir dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya agar pemerintah kota dapat melihat secara langsung kondisi wilayah sekaligus mendengar berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.

“Evaluasi kinerja camat ini memang rutin setiap bulan. Lokasinya berpindah-pindah. Kali ini kita gelar di Bukit Raya, sebelumnya di Binawidya,” ungkap Agung Nugroho.

Menurutnya, pola evaluasi secara langsung tersebut penting untuk membangun komunikasi yang lebih efektif antara pimpinan pemerintah kota, camat, perangkat daerah, serta masyarakat. Dengan berpindahnya lokasi evaluasi, pemerintah tidak hanya berkutat pada laporan yang bersifat administratif, tetapi juga memiliki kesempatan untuk melihat kondisi masing-masing wilayah secara lebih nyata.

Wali Kota Agung menegaskan bahwa seorang camat tidak boleh hanya menjalankan tugas pemerintahan dari balik meja. Camat dituntut untuk aktif turun ke lapangan, menyapa masyarakat, mendengar keluhan warga, serta mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di wilayah kerja masing-masing.

Bagi Agung, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelayanan publik. Pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan, tetapi harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Prinsipnya adalah bagaimana mempermudah masyarakat dalam pelayanan, sehingga pelayanan dari pemerintah kota bisa lebih dekat, mudah, cepat, dan gratis,” ujarnya.

Penekanan terhadap pelayanan yang dekat, mudah, cepat, dan gratis menjadi pesan penting dalam evaluasi tersebut. Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan sekaligus menyerap aspirasi warga.

Dalam konteks tersebut, camat juga diminta memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang bersifat langsung dan sehari-hari. Mulai dari kondisi infrastruktur, pelayanan administrasi pemerintahan, kebersihan lingkungan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya harus dapat dipantau dan dikomunikasikan secara cepat kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selain mengevaluasi pelayanan publik, Wali Kota Agung juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur jalan. Seluruh camat diminta melakukan pendataan terhadap ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan di wilayah kerja masing-masing.

Pendataan tersebut dinilai penting agar Pemko Pekanbaru memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi infrastruktur di setiap kecamatan. Data dari camat nantinya dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah kota dalam menentukan langkah tindak lanjut, termasuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan dan perbaikan.

“Saya akan turun langsung melakukan peninjauan menggunakan sepeda motor supaya bisa lebih cepat sampai ke titik yang akan kita lakukan perbaikan,” ucapnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hasil evaluasi tidak berhenti pada forum pembahasan. Setiap persoalan yang disampaikan camat diupayakan untuk segera diverifikasi melalui peninjauan lapangan sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi yang sebenarnya.

Agung menambahkan, hasil evaluasi yang disampaikan dalam coffee morning akan langsung ditindaklanjuti dengan kegiatan turun ke lapangan. Salah satu agenda yang telah dijadwalkan adalah peninjauan terhadap sejumlah titik kerusakan jalan di Kecamatan Kulim pada Rabu sore.

“Sore ini kita jadwalkan turun ke Kecamatan Kulim untuk meninjau kerusakan jalan yang tadi disampaikan oleh Camat Kulim,” pungkasnya.

Langkah tersebut memperlihatkan pola kerja pemerintahan yang ingin dibangun Pemko Pekanbaru, yakni menghubungkan evaluasi, laporan dari tingkat kecamatan, verifikasi lapangan, hingga tindak lanjut. Dengan pola tersebut, persoalan masyarakat diharapkan tidak berhenti sebagai catatan dalam rapat, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata.

Evaluasi rutin terhadap 15 camat pun pada akhirnya bukan sekadar agenda birokrasi bulanan. Lebih jauh, forum tersebut menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pemerintahan di tingkat kecamatan mampu menghadirkan pelayanan yang responsif, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta bergerak cepat ketika persoalan muncul.

Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, kualitas pemerintahan akan sangat ditentukan oleh seberapa dekat aparatur dengan masyarakat. Camat sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah kecamatan dituntut tidak hanya memahami administrasi, tetapi juga mampu membaca persoalan sosial, infrastruktur, dan kebutuhan warga secara langsung.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan berpindah dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, Pemko Pekanbaru berupaya memastikan roda pemerintahan tidak berjalan dalam ruang birokrasi yang tertutup. Pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan publik benar-benar hadir di ruang kehidupan masyarakat, dengan prinsip pelayanan yang lebih dekat, mudah, cepat, dan gratis.

Langkah turun langsung ke lapangan, termasuk peninjauan kerusakan jalan di Kecamatan Kulim, menjadi contoh bahwa evaluasi kinerja diarahkan untuk menghasilkan tindakan nyata. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang semakin responsif dan transparan, kehadiran kepala daerah bersama jajaran perangkatnya di lapangan menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik di Kota Pekanbaru.