Pembangunan Rohil Mandek, Efisiensi Diduga Jadi Penyebab

LINTASTIMURMEDIA.COM - Rokan Hilir — Hingga akhir Mei 2025, kondisi pembangunan infrastruktur fisik di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, menjadi sorotan publik. Pasalnya, hingga tanggal 23 Mei 2025, belum terlihat satu pun proyek pembangunan fisik yang berjalan aktif di daerah tersebut.

Lambatnya realisasi pembangunan tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Isu ini pun menjadi bahan perbincangan hangat, baik di kalangan warga biasa maupun di lingkungan para pemangku kepentingan daerah.

Informasi sementara yang beredar menyebutkan bahwa kondisi stagnasi pembangunan infrastruktur di Rohil diduga kuat berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui arahan Presiden Republik Indonesia. Kebijakan efisiensi tersebut dikabarkan telah memengaruhi secara signifikan kemampuan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan fisik.

Sejumlah pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membenarkan bahwa persoalan efisiensi anggaran menjadi bahan pembahasan serius di internal pemerintahan daerah.

"Memang ada dampak dari kebijakan efisiensi pusat terhadap realisasi pembangunan fisik. Isu ini juga menjadi perhatian kami di tingkat OPD," ungkap beberapa pejabat Pemkab Rohil saat ditemui oleh awak media.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi atau langkah konkret yang terlihat dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyikapi persoalan tersebut. Ketidakjelasan arah kebijakan ini membuat publik semakin resah, karena pembangunan fisik merupakan salah satu indikator utama kemajuan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Sejumlah pihak juga menyoroti minimnya komunikasi publik dari jajaran pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari belum adanya penjelasan langsung dari Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Rokan Hilir. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh awak media kepada Pj Sekda hingga tanggal 23 Mei 2025 pun belum mendapatkan balasan.

Kondisi ini menambah spekulasi di masyarakat bahwa tidak hanya anggaran yang tersendat, tetapi juga koordinasi dan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah tengah mengalami stagnasi.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran lebih luas bahwa jika tak segera ditindaklanjuti, dampak dari stagnasi pembangunan akan meluas ke sektor-sektor lain, seperti pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi lokal, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

#PancaSitepu