RPJMD Rokan Hilir 2025–2029 Fokus Infrastruktur, RSUD, Hilirisasi, dan Pangan

JAGOK.CO – ROKAN HILIR – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Fauzi Efrizal memfasilitasi forum strategis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Diskusi ini melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemangku kepentingan, DPRD, hingga mitra pembangunan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun mendatang.

Forum ini tidak sekadar seremonial, melainkan ruang dialog langsung antara Bupati H. Bistamam, Wakil Bupati Jhony Charles, dan para stakeholder guna menyatukan visi pembangunan berkelanjutan di Rokan Hilir.

Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Utama

Mengawali diskusi, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menegaskan bahwa infrastruktur jalan pedesaan masih menjadi kebutuhan mendesak. Ia mencontohkan kondisi Desa Ampaian Rotan Jangka yang membutuhkan waktu tempuh hampir lima jam, bahkan harus melewati jalur alternatif via Kubu, Pekaitan hingga Bagansiapiapi.

Menurutnya, pembangunan jalan penghubung antarkecamatan – mulai dari Bagan Sinembah Raya hingga Penipahan – harus segera ditangani secara bertahap, dari pengerasan dasar (base course), pemadatan, hingga pengaspalan.

“Konektivitas jalan adalah kunci efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar dan kelancaran mobilitas hasil perkebunan sawit yang luasnya mencapai lebih dari 80 ribu hektare,” tegas Bupati.

Perluasan Kapasitas RSUD dan Akses Layanan Kesehatan

Selain jalan, Bupati juga menyoroti keterbatasan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rohil. Hasil tinjauan lapangan menunjukkan ruang perawatan masih sempit dan tidak representatif.

“Kita harus memikirkan kebutuhan RSUD untuk 30 tahun ke depan. Saya minta Dinas PUPR menyiapkan masterplan yang komprehensif, termasuk proyeksi kebutuhan ruang perawatan. Pendanaan akan diupayakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bila perlu kita minta kementerian turun langsung,” ujar Bistamam.

Pelabuhan, TPI Legal, dan Balai Latihan Kerja

Bupati juga menegaskan pentingnya pembangunan pelabuhan representatif serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) legal untuk menghindari praktik transaksi ilegal di laut.

Di sisi lain, sektor ketenagakerjaan menjadi fokus melalui rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini bertujuan meningkatkan kompetensi SDM lokal, terutama untuk mendukung industri migas dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Rohil.

“Kita harus jemput bola ke pusat, termasuk ke DPR RI dan Kementerian PUPR agar Rokan Hilir mendapat prioritas pembangunan,” tambah Bupati.

Tantangan Fiskal dan Hilirisasi Industri

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda Provinsi Riau, Andi Ista Tutih, S.T., M.Eng., menyampaikan tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Menurutnya, belanja transfer berkurang hingga 40 persen, bahkan pada 2026 proyeksi belanja fisik bisa nihil.

Meski demikian, Riau ditargetkan tetap tumbuh di atas 5 persen dengan andalan sektor CPO, kertas, pertanian, kehutanan, dan pertambangan.

“Hilirisasi industri adalah kunci kebangkitan ekonomi Riau. Kontribusi Rokan Hilir yang berbasis sumber daya alam menjadikannya salah satu daerah strategis di kawasan pesisir,” jelasnya.

DPRD Soroti Akses Jalan dan Hilirisasi CPO

Anggota DPRD Rokan Hilir, Amansyah, menekankan posisi strategis Rohil yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Sumatera Utara.

Ia menyoroti lemahnya kualitas infrastruktur jalan. “Perjalanan dari Simpang Kanan ke ibu kota kabupaten bisa mencapai delapan jam. Ini jelas menghambat mobilitas masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyoroti kontribusi besar Rohil terhadap produksi CPO nasional, namun nilai tambah hilirisasi lebih banyak dinikmati daerah lain seperti Dumai.

Wakil Bupati Dorong CSR dan Ketahanan Pangan

Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, menekankan pentingnya menggali potensi non-fiskal. Salah satunya melalui optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar di sektor migas dan perkebunan.

Jhony juga menegaskan potensi Rohil sebagai lumbung pangan dengan produksi padi terbesar kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Siak.

“Rohil bisa menjadi pencetak sawah baru. Kami butuh dukungan alat berat dan kebijakan strategis agar program pangan nasional berjalan maksimal. Selain itu, pengawasan alat tangkap ilegal, termasuk pukat harimau, juga harus diperketat,” tegasnya.

Menuju Rokan Hilir 2029: Sinergi dan Pembangunan Berkelanjutan

Forum diskusi RPJMD 2025–2029 ini menunjukkan komitmen seluruh unsur pemerintahan, DPRD, Forkopimda, serta masyarakat Rohil untuk memperkuat sinergi.

Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan pelabuhan dan BLK, hilirisasi industri, serta ketahanan pangan, Pemkab Rokan Hilir menegaskan visi pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan hingga 2029.