Meranti Dapat 200 Rumah BSPS, Program Bedah Rumah Resmi Dimulai

SELATPANJANG, LINTASTIMURMEDIA.COM – Komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan kawasan perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2026 ini, Kabupaten Kepulauan Meranti resmi memperoleh alokasi sebanyak 200 unit rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia yang bersinergi bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.

Program bedah rumah tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah pesisir dan perbatasan Kepulauan Meranti. Bantuan ini sekaligus menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memastikan masyarakat di daerah terluar tetap memperoleh hak dasar berupa hunian yang layak, sehat, aman, dan manusiawi.

Program BSPS yang mulai berjalan itu merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi strategis antara Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama Kepala BNPP RI Tito Karnavian serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait yang dilaksanakan melalui zoom meeting beberapa waktu lalu.

Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 40 kepala daerah dari kawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan wilayah perbatasan Indonesia. Forum itu membahas percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti, Agustiono, menyampaikan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi tahap pertama sebanyak 200 unit rumah dalam program BSPS tahun 2026.

“Alhamdulillah, pada tahap pertama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP RI, Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh alokasi sebanyak 200 rumah. Ini menjadi perhatian besar pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat di daerah perbatasan,” ujar Agustiono, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah semata, melainkan juga menjadi instrumen sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP RI Tito Karnavian serta Menteri PKP RI Maruarar Sirait atas dukungan besar yang diberikan kepada masyarakat Kepulauan Meranti.

Asmar menegaskan bahwa bantuan rehabilitasi rumah tersebut sangat berarti bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini masih tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan dan belum memenuhi standar kelayakan hunian.

“Bantuan ini akan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak. Ini tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.

Ia juga menilai program BSPS memiliki dampak berantai yang cukup besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, program tersebut turut membuka perputaran ekonomi lokal melalui distribusi material bangunan, pemberdayaan tenaga kerja masyarakat, hingga aktivitas usaha kecil di sekitar lokasi pembangunan.

“Program ini bukan sekadar bedah rumah, tetapi juga bagian dari upaya membangun harapan masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik dan bermartabat,” tambahnya.

Sementara itu, Agustiono menjelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut tersebar di enam desa yang menjadi sasaran prioritas, yakni Desa Renak Dungun, Desa Mekong, Desa Alai, Desa Tenan, Desa Lukun, dan Desa Sungai Tohor.

Keenam desa tersebut dinilai memenuhi kriteria penerima program berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan yang dilakukan tenaga fasilitator resmi dari Kementerian PKP RI.

“Verifikasi lapangan telah selesai dilaksanakan. Saat ini program sudah memasuki tahap pelaksanaan fisik dan material bangunan juga mulai didistribusikan ke lokasi penerima bantuan. Kita berharap seluruh proses berjalan lancar sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Program BSPS sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu meningkatkan kualitas rumah secara swadaya dengan dukungan stimulan pemerintah.

Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Kepala BNPP RI Tito Karnavian menegaskan bahwa program BSPS menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

“Salah satu tugas BNPP dan pemerintah adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan agar masyarakat bangga terhadap negara dan nasionalisme semakin kuat,” kata Tito Karnavian.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut penguatan rasa kebangsaan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menekankan bahwa renovasi rumah rakyat menjadi salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden RI dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BNPP RI juga berharap program bedah rumah tersebut dapat menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lainnya untuk menghadirkan berbagai program pembangunan tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pembangunan pasar rakyat, fasilitas pendidikan, dermaga, layanan kesehatan, hingga penguatan infrastruktur ekonomi masyarakat pesisir.

Dengan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan data yang akurat dan terintegrasi, pembangunan kawasan perbatasan diharapkan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat Kepulauan Meranti, program BSPS ini bukan hanya tentang renovasi bangunan rumah, melainkan juga tentang hadirnya harapan baru akan kehidupan yang lebih layak, sehat, dan sejahtera di wilayah perbatasan Negeri Indonesia.